Mengurus STNK di Fitsa Hats

Belakangan muncul gonjang ganjing mengenai kenaikan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) di kepolisian. Naiknya biaya saja sudah pasti bikin masyarakat mengerutkan dahi, apalagi kemudian rakyat diberi tontonan dimana seolah-olah berbagai pihak di pemerintah saling lempar ‘tanggung jawab’ atas masalah ini.

Media massa menggambarkan adanya ketidselarasan pernyataan. Presiden diberitakan mempertanyakan kenaikan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani ungkap jika kenaikan itu bukan dia yang mengusulkan ataupun memutuskan dan terakhir Kapolri Jenderal Tito Karnavian ditulis oleh media telah menyatakan bukan pihaknya yang memutuskannya.

Mari menarik nafas dalam-dalam dulu sebelum benar-benar mengeluarkan cercaan. Ini memang membingungkan, akan tetapi jika dicerna pelan-pelan maka ditemukan duduk perkara sebenarnya, minimal menemukan sedikit kejerniah dari kekeruhan.

Pertama. Presiden dikatakan telah mempertanyakan kenaikan pengurusan STNK tersebut. Ia konon tidak ingin segala kenaikan tersebut membebani rakyat. Namun setelah ditelusuri, ternyata pernyataan tersebut tidak keluar langsung dari Joko Widodo (Jokowi), melainkan diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution setelah menerima arahan dalam rapat Sidang Kabinet di Istana Bogor, Rabu (4/1/2017).

“Tadi sebenarnya Presiden mengingatkan waktu di Bogor, kalau tarif PNBP untuk pelayanan masyarakat janganlah naik tinggi-tinggi,” ujar Darmin ditemui di kantornya, Rabu (4/1/2017) malam, dikutip dari cnnindonesia.com.

Kata-kata Darmin tersebut diterjamahkan oleh media sebagai bentuk bahwa Jokowi mempertanyakan kenaikan yang terjadi.

Kedua. Menteri Keuangan, Sri Mulyani dianggap menghindar dari masalah ini. Dikatakan bahwa dia merasa bukan sebagai pihak yang memutuskan kenaikan biaya tersebut dan melempar masalah tersebut ke Polri.

“Untuk masalah SIM ini dari Polri termasuk yang terakhir, biasanya untuk seluruh BLU kita membuat memang review setiap saat, apakah tarifnya sesuai atau tidak, bukan dari Kemenkeu,” kata Sri Mulyani di Istana Bogor, Rabu (4/1/2017), dikutip dari okezone.com.

Ketiga. Kapolri juga dikatakan telah menolak sebagai pihak yang menaikan tarif itu. Republika mebuat berita dengan judul ‘Kapolri: Kenaikan BPKB dan STNK Bukan dari Polri’.

“Kenaikan ini bukan dari Polri, tolong dipahami. Kenaikan itu karena temuan BPK,” kata Tito, dikutip dari republika.co.id.

Tetapi setelah ditelusuri di media lain, kata-kata tersebut ada sedikit perbedaan serta ada yang lebih lengkap.

”Kenaikan ini bukan karena dari Polri, tolong dipahami. Kenaikan itu pertama karena temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) bahwa harga material (STNK seperti kertas) itu sudah ditetapkan sejak lima tahun lalu padahal sekarang harganya sudah naik,” kata Tito, dikutip dari beritasatu.com.

Berdasarkan ketiga pernyataan tersebut di atas maka terkesan/dikesankan bahkan adanya ketidakselarasan antara Presiden, Menkeu dan Kapolri mengenai kenaikan biaya pengurusan STNK dan surat-surat lain yang tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB).

Mengenai pernyataan Menkeu dan Kapolri, saya merasa wajar-wajar saja. Sebenarnya jika dibaca lebih ‘pelan’ maka sebenarnya apa yang dikatakan mereka berdua sangatlah normatif.

Menkeu menjelaskan jika bukan mereka yang mengusulkan dan memutuskan. Itu benar, bahwa memang bukan kementerian yang ia pimpin yang menetapkan kenaikan tersebut dan sangat mungkin jika usulan juga bukan dari pihaknya, mengingat yang mengetahui kebutuhan akan kenaikan adalah pihak Polri.

Kapolri pun demikian. Kata-kata Jendral Tito tidak ditemukan adanya elakan bahwa bukan pihaknya yang mengusulkan. Kapolri menjelaskan jika kenaikan tersebut bukan karena tanpa alasan, melainkan berdasarkan beberapa temuan BPK serta alasan-alasan lain, termasuk adanya kenaikan material yang digunakan untuk cetak STNK dan lain-lain.

Selanjutnya. Sebenarnya tidak pernah diketahui sebenarnya seperti apa pernyataan Jokowi mengenai hal ini, yang muncul ke publik bedasar keterangan Darmin Nasution saja. Disebutkan jika Jokowi berpesan agar kenaikan tersebut jangan sampai membebani.

Penyataan Darmin memang layak dipertanyakan. Rakyat memang bingung juga dengan kalimat tersebut.

Bagaimana tidak bingung, Jokowi yang menandatangani PP tersebut lantas sekarang menyatakan jangan sampai kenaikan itu membebani rakyat.

Normalnya, wajarnya, logikanya, Jokowi tidak perlu mengeluarkan pernyataan tersebut, tinggal mempelajari apa yang akan ditandatanganinya, apakah membebani rakyat atau tidak.

Ini seperti de javu, mengulang peristiwa sebelumnya. Presiden Jokowi tanda tangani Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, Presiden Jokowi menaikkan uang muka pembelian kendaraan menjadi Rp 210,890 Juta. Jumlah ini naik dibandingkan tahun 2010 yang mengalokasikan tunjangan uang muka sebesar Rp 116,650 juta. Namun setelah ia meralatnya dengan berdlih tak membaca semua dokumen yang disodorkan kepadanya.

“Coba saya lihat lagi. Tiap hari ada segini banyak yang harus saya tanda tangani. Enggak mungkin satu-satu saya cek kalau sudah satu lembar ada 5-10 orang yang paraf atau tanda tangan apakah harus saya cek satu-satu?” kata Jokowi kala itu.

Semoga tidak terjadi lagi, karena jika memang demikian, maka ini urusannya jadi seperti ‘Fitsa Hats’. Apa harus mengurus STKN di Fitsa Hats?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here