Darmin Kesal, Pernyataannya Mengenai Kenaikan PNBP Dipelintir

LazNews! – Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengaku jika pernyataanya mengenai sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap kenaikan biaya pengusurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) telah dipelintir media.

Seperti dilansir viva.co.id, Darmin mengungkapkan jika pernyataannya sebelumnya dipelintir hingga seolah-olah Presiden mempertanyakan kebijakan yang telah diputuskan sendiri.

“Saya ingin meluruskan masalah itu di sini. Pelintiran itu terkait dengan adanya tarif tinggi untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Itu dibuat seolah-olah Presiden sudah meneken, terus menanyakannya kembali,” kata Darmin saat menghadiri acara di Hotel JW Marriot, Surabaya, Sabtu (7/1/2017).

Dengan didampingi oleh Soekarwo Gubernur Jawa Timur, Darmin menjelaskan jika pernyataanya telah dipelintir oleh media.

“Itu pelintiran, memang Pak Presiden pernah mengatakan bahwa yang berhubungan dengan rakyat banyak tidak akan dinaikkan, tapi konteks pernyataan presiden itu sudah lama dan beberapa waktu lalu saat ditanya wartawan saya menjelaskan terkait pernyataan presiden itu. Ternyata keluarnya di media dipelintir,” lanjutnya.

Sebelumnya diberbagai media diberitakan bahwa menurut Darmin, Presiden Jokowi mempertanyakan kenaikan pengurusan STNK yang hingga tiga kali lipat tersebut.

Seperti yang dilansir oleh cnnindoensia.com, Darmin setelah menerima arahan dalam rapat Sidang Kabinet di Istana Bogor, Rabu (4/1/2017) kepada wartawan menyatakan mengenai pesan Presiden tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Tadi sebenarnya Presiden mengingatkan waktu di Bogor, kalau tarif PNBP untuk pelayanan masyarakat janganlah naik tinggi-tinggi,” ujar Darmin ditemui di kantornya, dikutip dari cnnindoensia.com.

Darmin kala itu menyatakan kalaupun tarifnya harus naik, Mantan Dirjen Pajak itu berharap kenaikkan tarif tersebut benar-benar mencerminkan kondisi inflasi yang terjadi di Indonesia.

Sebagai informasi, tarif PNBP yang dipungut oleh Polri tidak mengalami perubahan selama tujuh tahun. Hal ini yang memicu Kementerian Keuangan secara drastis mengerek tarif PNBP di lingkungan Polri meroket tajam.

“Itu memang betul (sudah lama tidak diperbarui). Tapi apakah harus langsung 300 persen?” tanya Darmin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here