Banjir Politik, Politik Banjir

Pengetahuan saya soal mesin kendaraan sangatlah minim, hampir tidak ada. Hal ini yang membuat saya selalu khawatir dengan banjir saat mengendarai mobil ataupun sepeda motor. Jika mogok, habislah saya.

Sewaktu sekolah dulu pernah harus mendorong sepeda motor cukup jauh selepas menerjang banjir. Bukan hal biasa, lantaran mogoknya saat hari sudah gelap dan posisinya lumayan jauh dari pemukiman, hutan.

Basah kuyup, lapar dan dingin serta ditambahin dengan ketidaktahuan harus berbuat apa dengan motor tersebut adalah sebuah kombinasi yang cukup memperkuat rasa gelisah. Waktu itu, untuk membuka busi pun saya tak tahu. Lebih-lebih memang saya juga tidak membawa peralatan apapun.

Sejak saat itu saya jadi perhatian dengan informasi mengenai banjir. Jika ada kabar soal banjir disuatu lokasi yang kemungkinan akan dilewati, selalu saya ikuti perkembangannya. Kabar berita sedikitpun mengenai banjir sangat beguna.

Dahulu, informasi mengenai banjir memang punya hubungan yang cukup dekat dengan jalur transportasi. Apakah suatu jalan bisa dilewati ataukan harus mencari jalur alternatif.

Selain soal jalur transportasi, berita tentang banjir biasanya berkaitan mengenai interaksi sosial. Jika dengar kabar ada suatu daerah banjir, maka warta tentang itu adalah bagian dari media untuk menyiarkan kabar terakhir warga yang terkena banjir kepada siapapun saja di luar sana yang mungkin punya hubungan kekerabatan, pertemanan atau mungkin keluarga dekat.

Lebih jauh, berita tentang bajir suatu daerah adalah bagian dari upaya memancing rasa solidaritas masyarakat hingga akhirnya ada keinginan membantu atau mencarikan solusi.

Namun belakangan, berita soal banjir sudah terdistorsi sedemikian rupa hingga menjadi sebuah komuditi politik.

Banjir disentuh dari kacamata politik semata, terlihat para kandidat calon pemimpin menguar janji soal penanganan banjir.

Joko Widodo (Jokowi) waktu pamit dari Gubernur DKI Jakarta untuk mencalonkan diri jadi Presiden pun dengan mempergunakan banjir sebagai bahan janjinya.

“Seharusnya lebih mudah (mengatasi kemacetan) karena kebijakan transportasi itu harusnya tidak hanya Jakarta, tapi juga Jabodetabek. Itu seperti halnya dengan masalah banjir. Banjir tidak hanya masalah Jakarta karena 90 persen air yang menggenangi Jakarta itu justru berasal dari atas (Bogor). Semua pengelolaan 13 sungai besar yang ada di Jakarta juga semuanya kewenangan pemerintah pusat,” papar Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (24/3/2014), dikutip dari Kompas.

Baru-baru ini, calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga muncul ditengah-tengah masyarakat yang sedang dilanda banjir. Tentu saja yang dibicarakan soal layanan pemerintah saat ini.

Banjir Jakarta belakangan juga dipakai berbagai kalangan untuk menilai negatif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam menjalankan pemerintahan selama ini.

Banjir memang sebuah kue yang cukup renyah dan nikmat untuk dipakai suguhan politik. Hingga akhirnya, air yang memenuhi daratan tersebut tidak benar-benar dibahas substansinya, apalagi sampai dipikirkan manusia yang terdampak. Kabar soal banjir lantas hanya diperdebatkan mengenai definisi kata banjir, durasi air menggenang dan hal-hal lain sejenisnya.

Orang-orang harus mengungsi, rumahnya terendam, hartanya hanyut dan kemudian kesehatannya terancam. Akan tetapi yang di luar sana berdiskusi mengenai perbedaan banjir dan genangan, berdebat soal seberapa lama air menggenang hingga bisa disebut banjir dan lain sejenisnya.

Mereka yang menguar berita soal banjir pun kemungkinan besar tidak benar-benar karena ada rakyat yang menderita. Meski batasnya tipis, akan tetapi koarnya soal banjir terlihat hanya sebagai upaya menunjukan kecenderungan politiknya yang kontra dengan pemimpin yang sedang duduk dipemerintahan.

Kelompok yang terus-terusan menyangkal mengenai banjir juga tidak sepenuhnya bicara soal kemaslahatan masyarakat, akan tetapi lebih terlihat sebagai upaya menunjukan ego politiknya. Tak ingin idolanya jadi terlihat bersalah.

Jika dulu banjir dikatakan sebagai bencana alam, maka saat ini definisi itu sudah tidak berlaku. Kini, banjir adalah bencana akal dan nurani.

Sekarang masyarakat ketika sedang terengah-engah karena terendam air, mereka malah digulung banjir jenis lainnya: banjir politik. Sementara air-air yang menggenangi jalan-jalan serta menganggu perjalanan mereka disepelekan dan dilecehkan hingga dipahami sebagai politik banjir.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here