Ahok, Sang Bapak Pendidikan Nasional

368 views

Jika saja tidak ada variabel Lamongan dalam berita mengenai siswa yang dibantu oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) beberapa hari ini, mungkin saya enggan untuk terlampau jauh mengikutinya. Sebagai orang Lamongan, saya penasaran juga.

Saya sudah mengendus sedari awal bahwa perkara anak yang menyurati Ahok untuk dimintai bantuan itu tidak akan masuk ke substansi masalahnya. Akan tetapi hanya akan digaduhkan pada perkara-perkara yang sebenarnya tidak jauh-jauh amat dari ego politik.

Mereka yang awal-awal berita ini muncul menyatakan sebagai hoax pun sebenarnya tidak peduli-peduli amat dengan ruwetnya birokrasi di pendidikan kita ini atau tentang si anak yang sedang tersandung masalah itu. Mereka ramai-ramai menyangkal berita itu sebenarnya banyak yang karena faktor ketidakselaran dengan jalur politik Ahok.

Pun demikian setelah terbukti bahwa berita itu tidak hoax, banyak yang dengan bangga menunjukan berita-berita yang menyebutkan bahwa kabar itu benar adanya, bukan palsu. Jika boleh menaruh curiga, maka saya tebak jika sebagian besar mereka yang share berita itu bukan karena prihatin atas ruwetnya birokrasi pendidikan, akan tetapi lebih karena tak suka idolanya dianggap sebar hoax.

Kembali ke prediksi saya jika ini hanya soal gimmick di wilayah politik, salah satu buktinya adalah staff Ahok yang merasa tidak perlu verifikasi ke pihak sekolah mengenai duduk perkara kenapa ijazah sampai belum bisa diterima oleh siswa yang sudah lulus tersebut. Ia langsung saja respon dan mengunggahnya ke media sosial, bahkan menyebut nama sekolahnya pun salah, SMUN 30 Lamongan.

Hal lain yang menguatkan prediksi itu adalah banyak media besar, terutama kompas online yang menaikan berita perihal Ahok membantu anak Lamongan itu hanya berdasar keterangan dari staffnya mantan gubernur DKI Jakarta tersebut. Berita awal kompas sama sekali tidak ada keterangan dari pihak dinas terkait atau pihak sekolah.

Berita itu lantas di-push sedemikian rupa, hingga akhirnya bertengger sebagai berita terpopuler hari itu.

Sementara itu, dinas terkait termasuk pihak sekolah kelabakan ketika berita itu sudah (dibikin) populer. Mereka pun melakukan penyangkalan-penyangkalan. Akan tetapi opini publik sudah terlanjur terbentuk, sudah tidak penting lagi soal keterangan sekolah itu benar atau tidak.

Bahkan ada para pendukung Ahok yang lantas menyalahkan warga yang membully siswa tersebut, karena berhembus kabar sang anak alami tekanan setelah berita ini viral. Bukannya saya membenarkan tindakan bully terhadap seseorang, namun bagi saya ini pun lucu, semestinya stafnya Ahok yang pertama kali punya pertimbangan mengenai dampaknya terhadap anak itu sebelum memutuskan share ke media sosial.

Seperti yang disebutkan diparagraf-paragraf awal jika sebenarnya kasus ini tidak akan pernah bermuara pada diskusi mengenai ruwetnya administrasi pendidikan.

Meski demikian, kita harus menaruh apresiasi positif terhadap tindakan Ahok ini. Karena reaksi Ahok dan timnya, tiba-tiba pihak sekolah menyerahkan ijazah itu ke siswa tanpa memungut biaya atau menagih tunggakannya.

Bagi saya ini keren, seorang Ahok mampu menyelesaikan sebuah soalan yang mungkin cukup rumit bagi pihak sekolah dan keluarga siswa hanya dengan sebuah surat selembar. Ini seperti sulap, saya membayangkan mengenai problem-problem pendidikan di Indonesia, terutama soal pendanaan bisa tuntas dengan sekejap jika saja Ahok menjadi seseorang yang punya kuasa. Bagaimana tidak? Di penjara saja dia mampu rampungkan soalan biaya anak sekolah yang lokasinya cukup jauh, Lamongan.

Saking cepatnya respon, bahkan stafnya Ahok tidak merasa perlu menverifikasi keluhan anak itu ke pihak sekolah atau dinas terkait. Ada yang mengeluh, langsung bayar. Seakan tidak peduli latarbelakang bagaimana sehingga ada seorang anak bisa menunggak biaya sekolah. Miskin kah keluarganya, terlalu mahal kah iuran yang ditetapkan sekolah, uang iuran pemberian orang tuanya jatuh di jalan kah saat akan membayar ke sekolah atau kemungkinan-kemungkinan lain seakan tak perlu diperhatikan, pokoknya Ahok siap menanggung.

Oleh karenanya, besar harapan saya Ahok ini menjadi Bapak Pendidikan Nasional. Pasalnya, langkahnya ternyata cukup efisien dalam menuntaskan soal-soalan yang mungkin selama ini dianggap cukup pelik bagi pihak sekolah dan keluarga siswa.

Mulai sekarang, anak-anak sekolah tak perlu repot-repot bayar uang sekolah. Nanti kalo ditagih, tinggal surati saja Ahok. Beres.

Seluruh kepala sekolah yang ada di Indonesia, jangan sekali-sekali menagih apalagi sampai menahan ijazah siswa hanya karena tunggakan uang sekolah, tinggal kirimkan saja daftar murid-murid yang sedang punya masalah dengan iuran sekolah itu ke Ahok. Masalah akan beres oleh Ahok, sang Bapak Pendidikan Nasional.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here