Jika Saya Unggah Video Janji Jokowi di Pilpres 2014, Maka…

131 views

Jika hari ini di media sosial saya unggah video yang berisi tentang janji kampanye Pak Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2014 yang lalu, janji soal stop impor pangan misalnya, respon apa yang akan saya terima dari publik?

Ada dua kemungkinan besar ditambah satu kemungkinan kecil. Kecil, hampir tak ada.

Dua kemungkinan besar itu adalah, Pertama, kelompok masyatakat yang selama ini menjadi pendukung Jokowi, akan menempatkan saya sebagai pendukung Calon Presiden (Capres) dari oposisi, Prabowo Subianto.

Kedua, mereka yang mendukung Prabowo akan ge-er. Mengira saya berada dalam satu barisan dengan mereka, menyokong Prabowo untuk menang di Pilpres 2019.

Sementara itu, sangat sedikit -hampir tidak ada- yang menilai unggahan saya tersebut dari sudut posisi saya sebagai rakyat yang sedang kritis terhadap pemerintah.

Kedua kelompok diatas seperti telah memberangus hak saya sebagai rakyat yang secara default memang oposan terhadap langkah pemerintah. Oposan dalam hal ini bisa bermakna mengawasi, kritis, waspada dan sejenisnya.

Begitu juga sebaliknya. Ketika saya memberikan apresiasi postif terhadap suatu prestasi pemerintah. Maka sangat jarang yang menilai itu sebagai ungkapan murni rakyat yang senang dengan kinerja pemerintah. Rakyat itu tetap manusia yang memang punya naluri alamiah untuk gembira jika mendapatkan sesuatu yang baik.

Ada semacam pemaksaan terhadap siapapun saja untuk masuk pusaran pertikaian dua kelompok yang kini tengah bersaing di Pilpres. Harus! Pilih A atau pilih B.

Ditutup rapat-rapat pintu untuk menjadi rakyat yang sebenarnya, yang bebas untuk kritis sekaligus tak perlu takut untuk memberi apresiasi.

Demokrasi macam apa hingga tega mengugurkan hak rakyat untuk kritis dan apresiatif kepada pemerintah?

Demokrasi jenis apa ini? Meletakkan rakyat pada dilema, harus pilih A atau B, dengan segala pelabelan-pelabelan yang mengerikan.

Muncul label-label buruk di setiap pilihan, stigmatisasi. Jika memilih Jokowi dituding sama saja sejalan dengan partai terlarang, Partai Komunis Indonesia (PKI). Kalau pro terhadap prabowo, maka dilabeli sebagai bagian dari kelompok radikal, tidak Pancasila, setuju dengan khilafahnya HTI dan sejenisnya.

Rakyat dalam demokrasi semestinya seperti dihadapkan pada pilihan makanan. Silahkan masing-masing memilih untuk makan pecel, soto, rawon, lodeh, gado-gado dan lain-lainya. Satu sama lain memilih berdasarkan selera tanpa (perlu) merasa sakit hati saat tahu ada yang punya pilihan berbeda dengannya. Pihak yang makan soto tak akan punya kebencian kepada yang memilih makan lodeh.

Tetapi yang terjadi saat ini, rakyat seolah-olah disuruh memilih antara benar dan salah. Jika memilih A berarti benar, kalau memilih B artinya salah. Masing-masing pihak punya pandangan tersendiri tentang mana yang benar dan mana yang salah.

Demokrasi semestinya tidak dipakai untuk menentukan benar dan salah. Saat rakyat diperhadapkan pada pilihan model seperti ini, maka akan muncul potensi gesekan horizontal. Sesama rakyat pada akhirnya diperhadap-hadapkan secara konfrontatif satu dengan yang lain.

Jadi, apa yang kalian pikirkan jika saya unggah video-video janji Jokowi di kampanye Pilpres 2014? Janji-janji yang tak lunas.

Tetap ingin memberangus hak saya sebagai rakyat?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here