Siapa yang Gaji ASN?

136 views
ilustrasi ASN. Sumber: Breakingnews.co.id

Jauh sebelum rezim yang saat ini berkuasa, Guru kami, Simbah, sudah mengulik kesadaran agar kami mulai berlajar membedakan antara pemerintah dan negara. Bahkan secara spesifik memberikan pertanyaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu karyawannya pemerintah atau negara?

Kata “Negeri” dalam istilah PNS dianggap tidak mempertegas posisinya. Oleh sebab itu, saya termasuk yang cukup gembira ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meneken Undang-Undang Nomer 5 tahun 2014 yang kemudian mengubah sebutan PNS menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ada perubahan secara mendasar dengan bergantinya nama ini, tidak sekedar bergantinya istilah. Filosofinya mendekati pada kesadaran tentang adanya perbedaan antara pemerintah dan negara. Salah satu contoh pergeseran yang tertuang dalam undang-undang tersebut adalah jika selama ini Walikota atau bupati menjadi pembina seluruh Pegawai Negeri yang ada di daerahnya masing-masing, maka dengan undang-undang ASN ini kewenangan tersebut menjadi kewenangan Sekretaris Daerah.

Ternyata waktu hampir 5 tahun ini, sejak undang-undang ASN itu lahir, belum cukup memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat. Tidak sedikit ASN, atau bahkan pejabat yang belum sepenuhnya punya pemahaman utuh perihal filosofi perubahan itu.

Saya sedikit terhenyak saat membaca berita (sekaligus melihat videonya) mengenai Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara yang menyindir seorang ASN di sebuah acara.

Pada mulanya, Rudiantara meminta ratusan pegawai Kemenkominfo memilih stiker sosialisasi Pemilu 2019 yang akan ditempel di komplek kementerian tersebut. “Preferensi teman-teman memilih nomor satu atau nomor dua?” tanya Rudiantara dalam acara Kominfo Next di Hall Basket Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019), dikutip dari cnnindonesia.com.

Menkominfo lantas memanggil seorang pegawai yang memilih nomer dua dan kemudian diminta untuk memberikan alasan atas pilihannya tersebut.

Bismillahirrahmanirrahim, mungkin terkait keyakinan saja, Pak. Keyakinan atas visi-misi yang disampaikan nomor dua, yakin saja,” ucap pegawai tersebut lugas.

“Saya terima alasan yang nomor satu, tapi saya tidak bisa terima alasan nomor dua karena, mohon maaf, ibu tidak bicara mengenai desain. Terima kasih bu, terima kasih,” kata Rudiantara.

Saat pegawai tersebut diminta turun kembali ke tempat duduknya, Rudiantara kembali berbicara kepada ibu berjilbab tersebut. “Bu! Bu! Yang bayar gaji ibu siapa sekarang? Pemerintah atau siapa? Hah?” ujar Rudiantara.

Ibu tersebut dalam posisi tidak sepenuhnya benar, karena apa yang diucapkan tidak mencerminkan sikap seorang ASN yang harus bijak dalam mengutarakan kecenderungan politiknya. Pernyataannya tersebut punya tendensi politik, padahal itu sebuah forum terbuka. ASN tidak semestinya menguar sikap politiknya di ruang publik, meskipun tidak ada satupun aturan yang melarangnya untuk punya pilihan.

Meski demikian, pernyataan Rudiantara juga tidak lebih baik. Seperti yang saya urai di atas mengenai perbedaan pemerintah dan negara, maka jelas seloroh Rudiantara kepada ibu perihal gaji tersebut tak selaras dengan usaha meluruskan pemahaman yang selama itu simpang siur mengenai posisi PNS.

Jika untuk membedakan antara pemerintah dan negara saja masih sedemikian ruwet, maka saya jadi pesimis, akan sangat sulit hati mereka membedakan kapan seseorang berlaku sebagai Presiden dan bilamana berposisi sebagai Calon Presiden (Capres).

Kalau saling sengkarut itu masih mendominasi hati dan akal pikiran mereka. Maka, sangat terbuka kemungkinan mereka sendiri akan kebingungan memilah kebijakan-kebijakan yang mereka hasilkan sebagai pejabat itu berhulu pada posisinya sebagai abdi negara, pegawainya pemerintah atau tim suksesnya seorang capres.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here