Saya Tidak Baca yang Saya Tandatangani

99 views

Ketika ramai kasus Ratna Sarumpaet yang mengaku dipukuli dan kemudian membuat Prabowo Subianto dan gerombolannya terjebak dalam hoax, saya seketika meresponnya dengan mengatakan jika Prabowo cukup ceroboh. Pasalnya, dia adalah mantan jenderal, yang mestinya punya kepekaan yang lebih. Konyol rasanya jika mantan militer dengan jabatan yang mentereng harus terjebak pada permainan sereceh itu..

Prabowo jadi bahan celaan di mana-mana. Wajar, karena memang dia keliru. Cercaan adalah konsekuensi logis dari sebuah kecerobohan. Gak perlu dicari-cari pembenaran. Salah dan kemudian minta maaf, itu satu-satunya jalan terbaik.

Akan tetapi, dari banjirnya cemoohoan kepada Prabowo, saya tertarik dengan dengan pernyataan seorang sutradara film, Fajar Nugros, dia merupakan pendukung Joko Widodo (Jokowi) . “Kalo ibu saya di Jogja sambil ketawa bilangnya; “Wooo lha gampang men diapusi, njuk piye sesuk nek dadi Presiden?”” tulis dia di twitter, 3 Oktober 2018.

Saya langsung menimpali twit tersebut dengan sebuah sindiran. “Tinggal bilang aja: “saya tidak baca yang saya tandatangani”” tulisku di Twitter.

Tidak perlu saya jelaskan mengenai sindiran saya tersebut, kan? Semua sudah tahu kasus peraturan presiden (perpres) yang menaikkan nilai uang muka pembelian kendaraan bagi pejabat negara. Bagi yang tidak tahu juga, sila untuk googling.


Berjalanannya waktu, baru-baru ini publik dihebohkan oleh kabar diberikannya remisi kepada terpidana kasus pembunuhan seorang jurnalis di Bali.

Presiden Jokowi mendapat sorotan tajam soal ini. Ini cukup lumrah, tidak perlu menunggu tahun politik, keputusan seperti itu memang akan mengganggu rasa keadilan. Terlebih ini soal kasus pembunuhan wartawan, tentu saja awak media punya konsen lebih untuk menyorotinya.

Sejumlah wartawan tercatat sempat melakukan unjuk rasa di seberang Istana Negara. Mereka menuntut Jokowi membatalkan pemberian remisi terhadap Susrama, terpidana kasus pembunuhan berencana wartawan di Bali tersebut.

Pada suatu kesempatan, Jokowi melempar bola masalah perihal remisi tersebut ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly. “Tanyakan Menkum HAM,” kata Jokowi di Bekasi, dikutip dari jawapos.com, 26 Januari 2019.

Padahal, remisi kepada pembunuh wartawan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No 29/2018. Siapa yang tanda tangan? Jelas Presiden Jokowi.

Belakangan, pihak Kemenkumham mengakui adanya kelalaian dalam pemberian remisi kepada Susrama. “Kami tidak melakukan profiling satu per satu (pada penerima remisi),” kata Dirjen Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami, Sabtu (2/2/2019), dikutip dari bbc.com


Jadi, Mas Fajar Nugros, tidak perlu menunggu Prabowo jadi presiden kalo sekedar ingin tahu bagaimana keadaanya jika seorang Presiden tandatangan sesuatu yang bersumber dari data yang tak akurat.

Jika untuk mentertawakan saling sengkarut persoalaan seperti ini kalian perlu jadi pendukung oposisi, maka rendah betul selera humormu.

Kalau kamu terpaksa menahan tawa atas deretan kelucuan ini lantaran terlanjur mendukung petahana, maka rendah betul caramu menunjukan pilihan politikmu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here